Pandangan Para Ulama Terhadap Musyarakah Siyasiyyah Di bawah Pemerintah Non Islami   Leave a comment

Oleh : Farid Numan Hasan

Pro kontra aktifis Islam ikut aktif dalam pemerintahan non Islam, dalam rangka mengawasi, mengawal, dan meluruskan, setiap potensi kecurangan, mudharat, yang akan pemerintahan tersebut hasilkan melalui undang-undang keputusan mereka, telah menyita perhatian para penggiat kebangkitan Islam. Ada yang setuju dengan berbagai syarat, ada pula yang menolak sama sekali dengan alasan tidak boleh bergabung dengan system thaghut.

Lalu bagaimana pandangan syariah tentang ini? Bagaimana sikap para Imam Ahlus Sunnah? Berikut saya tuliskan artikel, sebagai sumbangsih pemikiran, yang semoga membawa sikap tawasuth (pertengahan), dengan pandangan jernih, brilian dan cerdas dari para imam tersebut.

Makna Musyarakah

Musyarakah Siyasiyyah berarti keterlibatan gerakan dakwah dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di lembaga-lembaga politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktifitas yang mengikutinya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas politik lainnya. (Fatwa Mujamma’ Fuqaha Syariah di Amerika dalam Mu’tamar ke-4 di Kairo Mesir, 28 Juli-2 Agustus dengan sedikit perubahan redaksi)

Partisipasi dalam pemerintahan merupakan tuntutan syumuliytud da’wah (universalitas da’wah) yang harus menyentuh semua aspek kehidupan. Partisipasi dalam pemerintahan (non islami) merupakan upaya mengimbangi, melawan, bahkan menghilangi mudharat dan potensi kezaliman yang ada pada pemerintahan tersebut. Dengan cara melawan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus upaya awal memperkenalkan syariat Islam dan memperbesar peluang pemberlakuannya. Selain memang itu adalah bagian dari tadribat (pelatihan) bagi aktifis Islam sebagai conditioning (persiapan) bagi mereka, jika –qaddarallah- mereka ditakdirkan menjadi pemimpin negaranya.

Pandangan Para Ulama

Berkata Syaikh Abdurrahman as Sa’di Rahimahullah: ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻗﺪ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﷲ أن وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﻬﻢ دﻓﻊ ورﺑﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻻ وﻗﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﻣﻪ رﺟﻢ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﷲ دﻓﻊ ﻛﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎر وﻃﻨﻬﻢ أﻫﻞ أو اﻹﺳﻼم ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺮواﺑﻂ ﻫﺬه وأن رﻫﻄﻪ اﻹﺻﻼح ﻷن ذﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ رﺑﻤﺎ ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺑﺄس ﻻ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﺪرة ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮب وﻋﻤﻠﻮا اﻟﻜﻔﺎر وﻻﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺳﺎﻋﺪ ﻟﻮ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ واﻟﺸﻌﻮب اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﺴﻼﻣﻬﻢ ﻣﻦ أوﻟﻰ ﻟﻜﺎن واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﺑﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﺤﺮص واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻀﻲ ﻟﻬﻢ وﺧَﺪَﻣًﺎ ً ﻋﻤَﻠَﺔ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﺤﻜﺎم وﻫﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻮن أن أﻣﻜﻦ إن ﻧﻌﻢ دﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻫﺬه إﻣﻜﺎن ﻟﻌﺪم وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ أﻋﻠﻢ وﷲ ﻣﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ووﻗﺎﻳﺔ

“Dari ayat ini, Allah Ta’ala membela orang-orang beriman dengan sebab yang banyak, yang sebagiannya telah mereka ketahui atau sama sekali mereka tidak ketahui. Di antaranya Allah menolong mereka karena faktor kesamaan suku atau tanah air dengan mereka para kuffar sebagaimana yang dialami nabi Syu’aib. Allah Ta’ala menolongnya karena ikatan tersebut. Karena ikatan itu pula (yakni ikatan kesamaan suku dan tanah air) Allah Ta’ala akan menolong Islam dan kaum muslimin, ini tidak apa-apa dilakukan, bahkan hal itu bisa menjadi wajib karena melakukan Ishlah (perbaikan) adalah tuntutan yang harus dilakukan sejauh kemampuan dan kemungkinan.

Oleh karena itu, upaya kaum muslimun yang hidup dibawah naungan wilayah kuffar, dan mereka bekerja untuk merubah keadaan menjadi negeri yang demokratis bagi individu dan masyarakat agar mereka bisa menikmati hak-hak agama dan dunia mereka, itu semua lebih utama dibanding menyerahkan semua urusan mereka kepada orang kafir, baik urusan agama, dunia, urusan pengaturan ibadah dan semua kebutuhan mereka. Benar, jika mungkin kaum musliminlah sebagai pengendali Negara dan pemerintahnya, tetapi jika tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan harus kita lakukan dalam rangka melindungi agama dan dunia.” (Syaikh Abdurrahman As Sa’di, Taisir al Karim ar Rahman fi Tafsir Kalam al Manan, Juz. 1, Hal. 388. Al Maktabah Asy Syamilah)

Syaikh Nashir Sulaiman al ‘Umar (ulama Saudi Arabia) mengatakan system pemerintahan di dunia ini ada tiga saja: 1. Tatanan pepemrintahan Islam yang Adil. 2. Tatanan Pemerintahan Islam yang zhalim. 3. Tatanan pemerintahan dengan hukum kafir.

Apa yang diterangkan Syaikh as Sa’di ini adalah jika kaum muslimin tinggal di negara yang jelas-jelas menggunakan hukum kafir dan wilayah kafir pula, di mana dia membolehkan bermusyarakah (berpartisipasi) dengan dalil dan renungan yang sangat brilian, Hal itu tentunya lebih-lebih di negeri yang sudah muslim, yang hanya tinggal sistemnya yang masih non islami.

Apa yang diuraikan Syaikh As Sa’di Rahimahullah ini juga didasari kaidah, Maa laa Yudraku kulluh laa yutraku kulluh (Apa-apa yang tidak bisa diraih semua, maka janganlah ditinggalkan semua).

Asas utama dari partisipasi politik ini adalah dalam rangka tahshilul maslahah wa taqlilul mafasid (Menghasilkan maslahat dan

Posted Oktober 21, 2013 by Saproni M Samin in BUKU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: