Mengenal Hizbut Tahrir,untuk……?   Leave a comment

Selama ini HTI terkesan sebagai organisasi Islam yang sangat menjunjung tinggi hukum syariat dan setiap pendapatnya selalu disertai Al Qur’an dan hadist. Merekapun sering mengatakan banyak negeri Islam yang menggunakan sistem kafir dan meninggalkan Al Qur’an, sehingga membuat negerinya terpuruk.

Pertanyaannya adalah, benarkah mereka kelompok yang menjunjung tinggi hukum Islam, sedangkan di luar kelompoknya mengesampingkan hukum Alloh ? Benarkah semua teori dan pendapat yang selama ini mereka dengungkan ?

Apakah Hizbut Tahrir Itu ?

Hizbut Tahrir Indonesia yang kita kenal sebagai HTI merupakan jaringan internasional Hizbut Tahrir yang didirikan pada tahun 1953 M / 1372 di Jerusalem. Pendirinya adalah Taqiyuddin Al Nabhani bersama para koleganya yang merupakan sempalan dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Markas tertua mereka berada di Yordania, Syiria dan Lebanon.

Apa Maksud didirikannya HT?

HT bermaksud membebaskan umat Islam dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir (ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur yaitu yang bukan berasal dari Islam). Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali. (http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/)

Apa Tujuan Hizbut Tahrir?

HT bertujuan mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. HT berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia-sebagaimana yang terjadi pada masa silam-yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. (http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/)

HT masuk Indonesia tahun 1980 oleh Abdurrahman Al Baghdadi

Apa itu HTI? HTI singkatan dari Hizbut Tahrir Indonesia. HTI adalah bagian dari HT (Hizbut Tahrir), sebuah sebuah partai politik Internasional yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya. (http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/) HTI menahbiskan dirinya sebagai partai politik dengan Islam sebagai ideologinya dan kebangkitan bangsa Islam sebagai tujuannya. Meskipun mengusung nama Islam, syariah dan dakwah, namun secara tegas mereka mengatakan bukan sebagai organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga sosial kemasyarakatan (brosur HTI : mengenal dakwah Internasional Hizbut Tahrir, DPP HTI, Jakarta 2007). Dengan ini tahulah kita bahwa mereka adalah organisasi politik yang tentu saja berorientasi kepada kekuasaan walaupun kemasannya khilafah Islamiyah

HTI bertujuan mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi. Yang dimaksud khilafah adalah kepemimpinan umat dalam suatu Daulah Islam yang universal di muka bumi ini dengan pemimpin tunggal yang disebut kholifah yang dibaiat oleh umat.

Dasar-dasar perjuangan HT?

(manifesto HT untuk Indonesia)

1. kewajiban menggunakan syariat Islam (hukum Islam):

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Qs. al-Maaidah 48) wajib menggunakan hukum Alloh (Islam) dalam setiap aktifitas kehidupan, bukan cuman sholat, puasa, zakat dan haji, akan tetapi juga huduq, qital, ekonomi, dll. Tidak mungkin menggunakan hukum Alloh secara kaffah jika tidak dalam institusi negara.

2. Kewajiban mendirikan Khilafah

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan” (Qs: Al Baqoroh 208) berdasarkan ayat diatas maka supaya bisa Islam secara “kaffah”, diperlukan sebuah kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Khilafah merupakan Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam secara kaffah (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin Daulah Khilafah dan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Maka, tegaknya Daulah Khilafah adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakkannya merupakan dosa besar. Kaidah syar’iyah berbunyi: “maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib” suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya. Menegakkan syariah secara total (sebagai suatu kewajiban) tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya Khilafah, maka Khilafah wajib hukumnya. Rasulullah Muhammad saw. memerintahkan umat Islam untuk memberikan bai’at kepada seorang Khalifah. Beberapa dalil alasan mereka:

Hadis riwayat Nafi’ dari ‘Umar, Nabi SAW bersabda:

“Man khala’a yadan min tha’at al-Lahi laqiya al-Laha yawm al-qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi ‘unuqihi bai’atun mata maytatan jahiliyyatan”.

Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan kepada Allah, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan bungkam/tak memiliki argumentasi apapun. Barangsiapa meninggal dalam keadaan tak berbai’at (kepada seorang imam), maka ia akan mati secara jahiliyyah (mati dalam keadaan kafir).

Hadis riwayat Hisyam b. ‘Urwah dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

“Sayalikum ba’di wulatun fayalikum al-barru bi birrihi wa al-fajiru bi fujurihi fa-sma’u lahum wa athi’u fi kulli ma wafaqa al-haqqa, fa in ahsanu fa lakum wa in asa’u fa lakum wa ‘alaihim.”

Setelah aku meninggal, kalian akan diperintah oleh penguasa yang baik dengan kebaikannya dan penguasa yang jahat dengan kejahatannya. Kalian harus patuh mendengarkan dan menaati mereka dalam hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan berguna buat kalian. Tetapi jika mereka berbuat jahat, kalian tak rugi apa-apa, sebaliknya yang rugi adalah mereka sendiri.

Riwayat Muslim dari Abu Hazim, ia berkata:

“Selama lima tahun aku bersahabat dengan Abu Hurairah dan aku pernah mendengarnya menceritakan sebuah hadis dari Nabi: “Kanat banu Isra’ila tasusuhum al-anbiya’ kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba’di, wa satakunu khulafa’u fa taktsuru.” Qalu: Fama ta’muruna? Qala, “Fu bi bai’at al-awwali fa al-awwali wa a’thuhum haqqahum fi inna l-Laha sa’iluhum ‘amma istar’ahum.”

Bangsa Israel dulu diperintah oleh para nabi; setiap satu nabi meninggal, maka nabi lain akan menggantikannya. Sementara itu tak ada nabi lagi sepeninggalku, yang ada hanyalah para khulafa’/pengganti, dan mereka akan banyak jumlahnya. Para sahabat bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk menghadapi mereka. Nabi berkata: Berikanlah dan penuhilah ba’iat kalian kepada khalifah pertama, lalu yang berikutnya, dan seterusnya. Berikanlah hak mereka, sebab Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak mengenai segala hal yang menjadi tanggung-jawab mereka

Nabi menggambarkan bahwa kematian seorang Muslim yang tidak memberikan bai’at (kepada seorang Khalifah) merupakan kematian yang sangat buruk, dengan menyebutnya sebagai mati jahiliyah:

Jadi, Khalifah bisa dikatakan sebagai wakil umat dalam pemerintahan untuk penerapan syariah Islam. Khalifah adalah kepala negara Daulah Khilafah. Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih Khalifah yang dikehendakinya untuk mengurus kehidupan mereka. Melalui bai’at, calon khalifah yang menang dalam pemilihan, sah menjadi Khalifah. Bai’at kepada Khalifah diberikan umat dengan syarat Khalifah yang terpilih akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari Khilafah adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik Khalifah maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. Khalifah wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Quran dan As Sunnah.

3. Kedaulatan ditangan Alloh

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Maidah [5]: 44)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Qs. al-Maidah [5]: 45)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Qs. al-Maidah [5]: 47)

Sistem demokrasi meletakan kedaulatan ada di tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT. Keputusan diletakan pada suara terbanyak, sehingga bertentangan dengan Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang dibangun di atas prinsip demokrasi.

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali ‘Imran [3]: 19)

Dalam Kitab Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir karangan Imam Taqiyuddin An Nabhani (cetakan 2005) dijelaskan Demokrasi itu sistem kufur karena konsepnya bahwa manusia itu berhak membuat hukum. Jadi menurut pro khilafah, demokrasi berasal dari manusia dan merupakan produk akal pikir manusia. Menurut mereka, hal ini bertentangan dengan Al Qur’an.

Di dalam kitab karya Syaikh Abdul Qolim Zallum, “Demokrasi adalah sistem kufur, haram mengambil, menerapkan, dan mempropagandakannya” (di dalam kitab Ad Dimuqrathiyyah Nizham Kufr cetakan 1990), kelompok pro khilafah menegaskan sikapnya.

Karena itu seluruh sistem pemerintahan yang ada dewasa ini tidak sah dan bukan sistem Islam, baik itu sistem kerajaan, republik presidentil, ataupun republik parlementer. Sehingga merupakan kewajiban menjadikan daulah Islam hanya satu negara (khilafah), bukan negara serikat yang terdiri dari banyak negara bagian. (lihat Mengenal HT halaman 49 – 55)

Pertanyaannya kemudian adalah, benarkah manusia tidak berhak membuat hukum ?

Memang benar di Al Qur’an Al Maidah 44 menyebutkan “Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orang – orang kafir”. Ayatnya benar ada, tapi salah memahaminya sehingga berpedoman bahwa manusia tidak berhak membuat hukum dan menganggap demokrasi itu kufur.

Untuk memahami ayat tersebut kita perlu memahami dulu seluk beluk undang – undang dari Alloh Ta’ala. Ada 3 macam undang – undang, yaitu :

Apabila Alloh telah menetapkan suatu perintah dan kaifiyahnya (tata cara pelaksanaannya) di dalam Al Qur’an, maka manusia tidak boleh membuat aturan sendiri. Harus mengikuti aturan Alloh tersebut. Sebagai contoh ibadah wudlu. Di dalam QS Al Maidah 6, Alloh memberi peraturan apabila hendak menegakkan solat maka harus berwudlu terlebih dahulu. Di ayat tersebut diterangkan pula tata cara berwudlu. Disinilah Al Maidah 44 berlaku
Apabila Alloh telah menetapkan suatu perintah dalam Al Qur’an tetapi cara pelaksanaannya tidak diatur secara langsung dalam Al Qur’an, maka harus kita cari dalam Hadist Nabi. Contoh, ibadah solat. Perintah solat dan keutamaannya disebutkan ratusan kali di Al Qur’an tapi tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tata cara pelaksanaannya. Adanya takbiratul ihrom, membaca fatehah, duduk di antara dua ruku’, dan lain sebagainya adanya diterangkan di dalam Hadis Nabi. Terhadap undang – undang seperti ini, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri karena sudah diatur di dalam Al Qur’an dan hadist Nabi
Apabila Alloh dan RosulNya telah menetapkan suatu perintah di dalam Qur’an dan Hadis, namun cara pelaksanaannya tidak diatur dalam Qur’an maupun Hadis maka tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada akal pikir manusia. Disinilah manusia diberi kesempatan untuk membuat hukum dan aturan cara pelaksanaannya. Perintah semacam ini banyak jenis dan jumlahnya, seperti :

Perintah menutup aurot, di dalam Al A’rof 31, ada perintahnya. Di dalam Hadis juga ada perintahnya. tetapi bagaimana menutup aurot itu? Apakah harus pakai celana? Atau pakai sarung ? Itu terserah akal pikir manusia.

Di dalam QS Al Maidah 2, ada perintah tolong menolong. Di dalam Hadis juga ada. Namun tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaannya. Apakah mencukupi kebutuhan hidupnya ? Apakah boleh menolong orang lain dengan menciptakan sesuatu yang baru ?

Di dalam QS Ali Imron 59, “dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam suatu urusan, kemudian bila kamu telah membulatkan tekad (telah sepakat) maka bertawakkal-lah kepada Alloh”.

Di QS Asy Syuro 38 juga disebutkan, “Dan orang – orang yang mematuhi perintah Tuhannya, dan mendirikan solat, dan memusyawarahkan urusan di anatar mereka, dan menafkahkan sebagian rizqi yang Kami berikan kepada mereka”. Ini adalah perintah musyawarah, sedang musyawarah adalah dasar dari demokrasi Perintah mencari rizqi yang halal, Qur’an dan Hadis menyebutkan namun tidak mengatur tata caranya. Apakah menjadi karyawan ? Apakah menjadi pengusaha ? Apakah menjadi kuli ? Masih banyak lagi, seperti perintah makan dan minum, perintah silaturahmi, perintah kenal mengenal dalam kehidupan yang berbeda – beda, dan lain sebagainya

Berdasarkan tulisan di atas, maka manusia boleh menciptakan hukum sendiri sepanjang tidak dijelaskan di dalam Qur’an maupun Hadis. Sebagai contoh pada zaman Rosululloh Muhammad SAW, Ayat Alloh ditulis di mana – mana dengan tulisan tangan dan tidak dibukukan. Kemudian ditulis tangan rapi menjadi satu mushaf di jaman Kholifah Ustman. Pada perkembangannya Qur’an dicetak menjadi ratusan juta mushaf dengan menggunakan mesin cetak yang canggih. Bagaimana hukumnya? Apakah membuat kebijakan seperti ini salah ? Kalau salah kenapa baik yang pro khilafah maupun yang tidak, tetap maju membaca dan menggunakan mushaf Al Qur’an?

Jadi, tidak serta merta manusia dilarang membuat aturan / hukum sama sekali. Lalu untuk apa manusia diberi nikmat akal pikir ?

Katakanlah sebuah khilafah ingin didirikan, lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya ? Apakah dengan berdo’a menunggu jawaban Alloh ? Bagaimana perundangan perniagaannya ? Bagaimana mengatur jumlah dan distribusi penduduk dan wilayahnya ?

Setiap ayat Quran mengemban eksistensi yang “satu paket” dengan asbabun nuzuul (sebab-sebab turun)-nya. Begitu juga setiap ucapan, tindakan dan diamnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam-yang kemudian tercatat sebagai hadits-terjadi karena asbaabul wuruud (sebab-sebab peristiwa) tertentu. Memang, ada kaidah yang menyatakan bahwa: “al ‘amal bi ‘umuumil lafdh, laa bikhushuushish sabab”. Amal itu (dilaksanakan) dengan (berdasarkan pada pengertian) umum (dari) kalimat (pada Quran atau Hadits), tidak hanya (terkait) secara terbatas (khusus) dengan (peristiwa spesifik) yang menjadi sebab (turunnya ayat Quran atau terjadinya hadits). Tapi ‘umuumul lafdh (pengertian umum dari kalimat) dalam hal ini bukanlah sekedar makna lahiriah yang leterlijk (tekstual). Termasuk yang harus dipahami dari ‘umuumil lafdh itu adalah missi historis dari setiap nash Quran atau Hadits, berdasarkan analisis atas asbaabun nuzuul atau asbaabul wuruud, untuk kemudian didialogkan dengan konteks historis (temporer) saat suatu ‘amal hendak dilaksanakan.

Imam Ghozali (Asy Syaikh Al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghozzaaly Ath Thuusy) dalam kitabnya, “Asaasul Qiyaas”, menguraikan sepuluh model prosedural dari qiyas, mulai dari analogi yang paling sederhana, sampai dengan qiyas yang paling sulit, yaitu membuat keputusan berdasarkan “kebiasaan Kanjeng Nabi Shallallaahu ‘alaihi Wasallam dalam membuat keputusan”.

Salah satu contoh kasus, yaitu ketetapan yang dibuat pada era kekhalifahan Sayyidina ‘Umar bin Al Khatthab radliyallaahu ‘anh untuk memberlakukan ta’zir 80 cambukan (jild) atas peminum arak. Ini adalah ketetapan yang sama sekali baru, karena (pada zamannya) Kanjeng Nabi Shallallaahu ‘alaihi Wasallam hanya memerintahkan ta’zir (untuk kasus yang sama, yaitu peminum arak) 40 pukulan dengan sandal atau ujung pakaian! Apakah Sayyidina ‘Umar membuat bid’ah dlolaalah?

Pada masa Sayyidina ‘Umar itu, perilaku minum arak memang kembali marak, yang ditengarai antara lain karena hukumannya dianggap ringan dan disepelekan. Maka Sayyidina ‘Umar pun mengundang para shahabat terkemuka untuk mendiskusikan solusi. Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib karromallaahu wajhah-lah yang kemudian mengusulkan peningkatan hukuman menjadi 80 cambukan itu. “Barangsiapa minum arak, maka mabuk. Barangsiapa mabuk, maka meracau. Barangsiapa meracau, maka membuat-buat (dusta)”, demikian ungkapan Sayyidina ‘Ali.

Mengapa Sayyidina ‘Ali berani mengajukan usul yang begitu “inovatif”? “Karena beliau amat memahami kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam dalam membuat keputusan dan beliau mengikuti kebiasaan itu”, Imam Ghozali menyimpulkan.

Dan usulan Sayyidina ‘Ali itu pun diterima untuk dijadikan ketetapan hukum. Ini adalah ilustrasi dramatis tentang bagaimana “as sunnah” dipahami sebagai tradisi, bukan sekedar teladan-teladan yang kasuistik, apalagi sebagai “klausul-klausul hukum” yang kaku. Hardi Cahyanta membuat ungkapan dalam bahasa Inggris yang bagus sekali terkait dengan ini: “What will The Prophet –Peace Be Upon Him– do in the situation?” (Apa yang sekira dilakukan oleh Kanjeng Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam dalam [menghadapi suatu] keadaan?)

Strategi HT untuk Mewujudkan Khilafah

Bagi HT, khilafah adalah segala – galanya. Untuk meraih khilafah tersebut, HT menetapkan tiga langkah operasional berikut ini :

Mendirikan partai politik, merujuk QS Ali Imron 104, HT berkeyakinan wajib mendirikan partai politik. Untuk mendirikannya maka harus ditempuh tahapan pembinaan dan pengkaderan (Marhalah At Tatsqif; lihat Mengenal HT halaman 3). Pada tahapan ini perhatian HT tidak dipusatkan kepada pembinaan tauhid dan akhlak mulia melainkan pembinaan kerangka Hizb (partai), memperbanyak pendukung dan pengikut, serta membina para pengikutnya dalam halaqoh – halaqoh tsaqofah (materi pembinaan Hizb) secara intensif (lihat Mengenal HT halaman 22 – 23) Berinteraksi dengan umat, pada tahapan ini mereka melakukan propaganda di tengah masyarakat dengan tujuan menggoyang pemerintahan yang sah (lihat Mengenal HT halaman 16, 17, 24, Terjun ke Masyarakat halaman 7)

Pengambilalihan kekuasaan, ini tahapan puncak dan tujuan akhir HT. Dengan tegas, Taqiyuddin An Nabhani menyatakan, “Hanya saja setiap orang maupun syabab (pemuda) Hizb harus mengetahui bahwasanya Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan secara praktis dari tangan seluruh kelompok yang berkuasa, bukan dari tangan para penguasa yang ada sekarang saja. Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan yang ada dalam negara dengan menyerang seluruh bentuk interaksi penguasa dengan umat, kemudian dijadikannya kekuasaan tadi Daulah Islamiyyah” (Terjun ke Masyarakat halaman 22 – 23).

Dalam tahap terakhir ini ada dua cara yang harus ditempuh, yakni :

Apabila negara itu masuk kategori Darul Islam dimana hukum Islam ditegakkan, tetapi penguasanya menetapkan hukum – hukum kufur, maka caranya adalah melawan penguasa tersebut dengan mengangkat senjata
Apabila negara itu masuk kategori Darul Kufur, dimana hukum Islam tidak diterapkan, maka caranya adalah meminta bantuan kepada mereka yang memiliki kemampuan (kekuatan). (lihat Strategi Dakwah HT halaman 38, 39, 72)

Dengan ini jelaslah bahwa gerakan mereka mengarah kepada kudeta yang berbungkus agama. Harus kita waspadai, karena Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk melakukan kudeta atau pemberontakan.

“Wahai Rosululloh, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang (memberontak) ? Beliau bersabda, Jangan, selama mereka masih mendirikan solat di tengah – tengah kalian” (HR Muslim 3/1481 no 1855)

Posted Maret 12, 2013 by Saproni M Samin in BUKU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: