Hukum Pidana Islam   Leave a comment

REPUBLIKA.CO.ID, “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS Al-Maidah [5]: 3).

Lewat ayat itu, Allah SWT menegaskan bahwa Islam adalah agama sempurna yang mengatur berbagai sendi kehidupan umat manusia, tak ada sedikit pun yang luput.

Guna melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib, ajaran Islam memiliki hukum pidana Islam atau ahkam al-jina’iyah.

Al-Jinayah berasal dari kata jana-yajni yang berarti akhaza (mengambil), atau sering pula diartikan kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.

Hukum pidana Islam terbagi atas beberapa bagian. Ada berdasarkan berat-ringannya hukuman. Dalam jenis ini, hukum pidana Islam mengenal tiga macam golongan kesalahan. Ada pula yang berdasarkan niat pelaku, yakni tindak pidana disengaja (doleus delicten) dan tidak disengaja (culpose delicten).
Selain itu, ada pula berdasarkan waktu terungkapnya, cara melakukannya, serta berdasarkan karakter khusus.

Sebagian kalangan menuding bahwa hukum pidana Islam ialah hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Hukum pidana Islam yang memberlakukan rajam (melempar orang yang berzina hingga wafat) serta potong tangan bagi pencuri dan koruptor sangat kejam dan melanggar hak azasi manusia (HAM).
KH Anwar Hidayat, hakim pada sebuah pengadilan agama di Jakarta, sempat menegaskan, hukum Islam sangat elastis dan tidak kaku.

Justru dijatuhkannya sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri, dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang, dan memberi efek pencegahan, sehingga orang akan takut untuk mencuri.

Penegasan Alquran yang mengatakan, orang yang mencuri harus dipotong tangannya itu menunjukkan untuk memberi ketenangan dan keamanan bagi umat.

“Itu pun tentu tidak asal menjatuhkan sanksi, tapi harus melalui proses yang diajukan ke pengadilan dengan berbagai bukti serta menghadirkan dua orang saksi laki-laki,” papar Kiai Anwar.

Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, KH Ahmad Mukri Ajie, menuturkan, Rasulullah SAW dalam proses peradilan pidana sangat sedikit sekali mengeksekusi hukum potong tangan, termasuk hukum rajam bagi pezina.

Menurut Kiai Mukri, ketika datang seseorang mengaku berbuat zina, Rasulullah tak serta merta langsung merajam orang tersebut, tapi terlebih dulu diadili dan diproses cukup lama. Hal itu dicontohkan saat Maiz bin Malik menemui Rasulullah SAW seraya mengaku kalau dia telah berbuat zina.

Kasus zina yang kelihatan hukumannya menyeramkan, ternyata dalam dataran eksekusi di lapangan tidaklah mudah. Begitu sangat hati-hatinya sehingga nanti ada pihak penuduh di sana.

“Orang yang menyatakan si A berzina, tapi dia tidak bisa menghadirkan empat saksi mata, bukan lewat video, bukan lewat foto, enggak bisa itu,” papar Kiai Mukri. Keempat saksi mata itu juga disumpah.

Posted September 20, 2012 by Saproni M Samin in BUKU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: