KAJIAN DASAR ATAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MASA DEPAN INDONESIA   Leave a comment

KAJIAN DASAR ATAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MASA DEPAN INDONESIA**
H.Safroni M Samin,MA

HISTORIKAL PENGELOLAAN HAJI INDONESIA
Sejak masuknya Islam ke Indonesia, orang-orang muslim di Indonesia telah melaksanakan Ibadah Haji sebagai Perintah Tuhan yang wajib dilakukan oleh Muslim yang mampu baik, finansial, fisik, mental, dan rohani. Pada bagian ini, penulis akan mulai historical pengelolaan haji Indonesia dari masa penjajahan belanda.
Ketika kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda semakin kuat dan eksis di Tanah Air, maka sebagai usaha politik Belanda untuk mengambil hati umat Islam Indonesia dan berdasarkan pertimbangan dari Penasehat Politik Pemerintahan Kolonial Belanda ketika itu, yaitu Snouck Hurgronje bahwa Pemerintah jangan menghalang-halangi hak asasi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya bahkan pemerintah harus memfasilitasinya karena apabila Pemerintah menghalangi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya, maka umat Islam akan mengadakan perlawanan terus-menerus terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda. Tetapi, sebagai konsekuensi dari dibebaskannya umat Islam untuk menjalankan ibadahnya, maka umat Islam dilarang sama sekali untuk menjalankan aktivitas politik apapun bentuknya. Oleh karena itu, Pemerintahan Kolonial Belanda pun untuk kepentingan ibadah umat Islam mau tidak mau melakukan penyelenggaraan Ibadah Haji ke Tanah Suci.
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda ternyata jauh dari dapat dikatakan memuaskan. Walaupun Pemerintahan Kolonial Belanda membebaskan dan memfasilitasi umat Islam untuk menjalankan Ibadah Haji tetapi, hal itu ternyata tidak dilakukan secara serius dalam manajemen penyelenggaraannya. Para muslim yang menjalankan Ibadah Haji tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. Terbukti ketika itu, subur sekali terjadi penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk per-calo-an kepada para jamaah haji baik di Tanah air maupun ketika di Saudi Arabia. Kemudian ketika itu, Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan Kapal Tiga sebagai sarana pengangkutan jamaah haji ke Saudi Arabia dimana kapal tersebut milik sebuah kong dagang dari Belanda yang sebenarnya berfungsi sebagai kapal pengangkut barang dagangan sehingga kondisi jamaah haji ketika sangatlah memprihatinkan. Dengan kondisi itu akhirnya membuat Ormas-ormas Islam ketika seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk aktif bergerak memperjuangkan aspirasi umat Islam untuk melakukan tekanan dan kritikan terhadap Pemerintahan Kolonial Belanda untuk membenahi penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.
Setelah kemerdekaan, maka hal-hal yang terjadi pada penyelenggaraan Ibadah Haji ketika masa kolonial tetaplah terjadi. Pada awal kemerdekaan penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada pada setiap Keresidenan atau Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani Ibadah Haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak. Kedudukan PPHI semakin kuat tatkala Menteri Agama mengeluarkan Surat Kementerian Agama RIS No. 3170 Tahun 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A. III/I/648 Tahun 1950 yang menunjuk PPHI sebagai lembaga yang sah disamping pemerintah untuk mengurus dan memyelenggarakan Ibadah Haji di Indonesia. Pada masa itu salah satu langkah penting pembenahan penyelenggaraan Ibadah Haji oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama adalah dialihkannya transportasi laut ke transportasi udara yang lebih modern agar mengurangi penderitaan jamaah haji apabila menaiki kapal laut yang penuh dengan bahaya. Pada masa tahun 1950-an tersebut penanganan haji secara langsung tidak dilakukan oleh Departemen Agama melainkan oleh Panitia Haji.
Posisi Departemen Agama ketika itu hanyalah sebagai pembuat kebijakan umum dalam masalah per-Haji-an di Indonesia atau dengan kata lain bertindak sebagai regulator. Pada tahun 1962, penyelenggaraan haji dapat dilakukan lebih profesional dengan dibentuknya Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (PPPH). PPPH diberikan kewenangan penuh dalam menyelesaikan setiap persoalan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan Ibadah Haji atas persetujuan Menteri Agama RI. Karena sifatnya yang lebih fleksibel, maka banyak diantara kinerja PPPH mempengaruhi sistem penyelenggaraan Ibadah Haji dan bahkan menjadi tonggak dasar dari sistem yang baik dari penyelenggaraan Ibadah Haji. Tetapi, kehadiran PPPH dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tidaklah lama, hanya sampai tahun 1963.
Pada masa orde baru, penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama RI dan dalam pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Urusan Haji. Pada masa ini pula, pihak swasta diberikan kesempatan untuk juga menyelenggarakan Ibadah Haji bagi pihak-pihak yang mempunyai dana lebih untuk naik haji. Pada tahun 1974 terjadi kecelakaan pesawat yang membawa jamah haji ke Tanah Suci di Kolombo yang menewaskan lebih dari 1000 orang jamaah haji, kemudian terjadi lagi untuk kedua kalinya pada akhir tahun 1970-an di Kolombo juga yang menewaskan sekitar 980-an jamaah haji. Hal ini merupakan masalah-masalah baru yang menerpa pada penyelenggaraan haji di Indonesia. Ketidak ketatan terhadap pemilihan perusahaan penerbangan dalam transportasi haji akhirnya membuat penyelenggaraan Haji kembali bermasalah. Kemudian, jauhnya kesenjangan antara pelaksanaan haji reguler yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaan haji swasta oleh travel-travel haji juga membuat penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah disorot dimana pelayanan yang diterima dalam pelaksanaan haji swasta begitu maksimal sedangkan itu tidak terlihat dalam pelaksanaan haji reguler.
Pada masa reformasi tepatnya pada tahun 1999 akhirnya dimulailah era baru pada penyelenggaraan haji di Indonesia dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan keluarnya Undang-Undang ini diharapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih berkualitas. Pasal 5 UU No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwa ”Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur” inilah hal yang dituju dalam Undang-Undang tersebut dalam hal penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik. Tetapi, apa yang dicanangkan dalam Undang-Undang ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari tahun ke tahun tidak ada gebrakan pembenahan sistem dan manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji yang lebih baik. Hal tersebut diperparah oleh kejadian pada musim haji tahun 2006 Masehi/1427 Hijriyah dimana terjadi kelaparan pada jamaah haji reguler disebabkan keterlambatan yang amat sangat lama dalam menyediakan dan membawa makanan oleh pihak penyedia katering makanan bagi jamaah haji reguler.
Dengan berbagai pertimbangan diatas UU nomor 17/1999 di revisi dengan UU nomor 13/2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Depag masih menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan IbadahHaji.
PENGELOLAAN HAJI OLEH DEPAG
UU nomor 13/2008, yang telah disahkan ternyata kembali memberikan penegasan peranan Departemen Agama (Depag) selaku operator sekaligus regulator haji.
Menurut Penulis Depag cukup berfungsi sebagai pengawas (controlling) saja, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji. Sedangkan Menteri Agama, berperan sebagai regulator sedangkan yang melaksanakan (operator) adalah sebuah badan atau lembaga khusus yang permanen, mulai dari pusat hingga daerah. Sehingga jelas peranan dan fungsinya masing-masing dan tidak tumpang tindih,
Saat ini, Depag selain berperan sebagai operator dan regulator juga berperan sebagai pengawas haji. Akibatnya, banyak persoalan yang muncul, Dengan pembagian peran ini, kita harapkan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik.
Sebaiknya Depag dalam hal ini mengambil jarak dalam penyelenggaraan haji. Depag cukup berperan sebagai pengawas atau regulator, sedangkan pelaksananya bisa biro penyelenggara haji, lembaga independen atau KBIH yang ditingkatkan profesionalismenya.
Titik krusial yang terlihat dalam UU Nomor 13/2008 adalah berbaurnya fungsi regulator, pelaksana serta operator penyelenggaraan haji dalam tubuh Depag. Kondisi ini berdampak pada sulitnya mekanisme check and balance pada saat sebuah lembaga memikul tugas sebagai wasit sekaligus pemain.
Penerapan sistem ini, bukan bermaksud mengurangi peran Depag. Melainkan sebaliknya, untuk mendudukkan persoalan secara tepat dan benar. Depag tetap memiliki posisi strategis sebagai regulator, fasilitator serta inspektor. Sedangkan peran eksekutor sebaiknya diserahkan ke pihak lain. Seperti halnya UU Wakaf yang diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Namun, kekurangan dalam UU Nomor 17/1999 itu kini masih tetap ditemukan dalam UU nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tidak ada persoalan mendasar dan substansial dalam UU tersebut, kecuali pembahasan tentang Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan Dana Abadi Umat (DAU) yang dibahas secara lebih rinci.
MASALAH-MASALAH YANG TERJADI
Berbagai keluhan dan kritik tentang penyelenggaraan ibadah haji yang diwarnai penyimpangan dan kesemrawutan –mulai dari struktur biaya yang tinggi, buruknya pelayanan, pungutan liar, dan panjangnya rantai birokrasi– selama ini seolah dianggap sepi. Namun, terkuaknya korupsi penggunaan Dana Abadi Umat (DAU), kredibilitas Departemen Agama (Depag) sebagai satu-satunya penyelenggara ibadah haji regular tak bisa dipertahankan lagi.

Swastanisasi pengelolaan haji memang memberikan harapan di tengah carut marutnya penyelenggaran ibadah haji. Namun, betulkah di tangan swasta penyelenggaraan haji akan lebih efisien, ongkos haji jadi lebih murah, dan tak ada lagi pungutan liar? Dengan posisi pemerintah penyeleksi operator, tidakkah ini membuka lahan kongkalikong baru? Iini penting ditelaah, agar kita tidak seperti pepatah: ”keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.”
Semakin banyak pemain dalam sebuah industri, secara teoritis akan memacu kompetisi. Setiap produsen barang atau jasa berlomba menekan harga untuk menarik konsumen. Dalil ini pula yang menjadi argumen standar mengapa penyelenggaraan haji regular yang dimonopoli Depag perlu diakhiri. Bila kran swastanisasi dibuka, bisa dipastikan jumlah pemain di industri ini meningkat pesat.
Namun, selain bisa menekan biaya, jumlah pemain yang banyak juga bisa membawa komplikasi lain yang justru mengurangi efisiensi.
Pertama, para pemain dalam industri ini akan kehilangan keuntungan yang diraih karena kecilnya cakupan ekonomi (economies of scale). Misalnya, ketika harus menyediakan katering haji. Anggap saja setiap BPIH melayani 2.000 jamaah. Untuk sekali makan, mereka dikenakan Rp 7.000. Padahal bila jamaah yang dikelola semakin besar, taruhlah sampai 10.000 orang, biaya itu bisa ditekan hingga, misalnya, Rp 5.000 per porsi. Ini baru soal makan, belum bicara biaya pesawat, pemondokan, pengadaan baju seragam dan sebagainya yang potensial bisa dihemat.
Kedua, dari kacamata pengawasan, dengan bejibunnya pemain identik dengan cost tambahan, karena semakin banyak yang harus diawasi.
Ketiga, dari sisi konsumen, meski dari sisi biaya mungkin mereka bisa mendapatkan harga yang lebih rendah, tapi dari sisi pelayanan belum tentu. Memang banyak operator haji yang benar-benar memerhatikan dan memberikan pelayanan total dengan menitikberatkan kepada kekhususan jamaah melalui bimbingan manasik yang memadai, namun tidak sedikit pula yang terlibat tak lebih karena alasan bisnis. Dampaknya, alih-alih memberikan kepuasan dan kekhususan, mereka bisa mengulang kembali kisah-kisah pilu di mana jamaah ditelantarkan. Padahal, kalau pemerintah (Depag) tidak lagi terlibat secara teknis, siapa yang bertanggung jawab memulangkan mereka kembali ke Tanah Air?
Masalah yang tak kalah pelik yang mungkin timbul adalah berkaitan dengan potensi penyimpangan (moral hazard) dalam interaksi antara regulator, operator, dan pengawas. Dalam artikelnya, Saudara Cecep menyebutkan regulator (pemerintah) yang akan menyeleksi operator yang layak. Bila perlu untuk maksud ini regulator dibekali kewenangan penjaringan dengan tender. Meski secara hitam-putih bisa dibuat kriteria operator yang layak, namun bukan tidak dikalahkan motif perburuan rente ekonomi, karena tingginya aroma bisnis. Bahkan anggota KPU yang terkenal kredibel pun goyah saat mengurus tender ratusan miliar.
Moral hazard juga membayangi proses pengawasan. Para pengawas yang disebut independen, berasal dari berbagai kalangan (akademis, ulama, tokoh masyarakat dll.) bukan tidak mungkin akan bersikap bias manakala sistem di lingkungan mereka bekerja kurang kondusif bagi penegakan aturan main yang disepakati. Akibatnya, fungsi pengawasan pun bisa mandul dan tidak efektif.
Secara umum, penulis sepakat penyelenggaraan ibadah haji regular yang ditangani Depag harus diakhiri dan cukup mengurusi aspek ritualnya. Namun, menyerahkan seluruhnya kepada swasta, belum tentu memberikan hasil seperti yang diharapkan. Perlu hati-hati, jangan sampai ada trial and error yang ujung-ujungnya merugikan jamaah.
Penulis lebih yakin operasionalisasi haji akan berpeluang sukses bila ditangani lembaga khusus yang bekerja berdasarkan prinsip perusahaan dan dikelola para profesional dan kompeten. Pemegang sahamnya (share holder) kalau perlu tidak hanya pemerintah, tapi juga ormas keagamaan. Auditnya bisa dilakukan reguler agar potensi penyimpangan seperti DAU bisa terdeteksi lebih dini. Kinerjanya pun bisa terukur. Misalnya, berapa besar efisiensinya setiap tahun atau berapa dividen yang bisa dibagikan kepada pemegang saham.
Mengingat badan khusus ini melayani kepentingan umum, maka manajemen akan sangat memerhatikan kepentingan nasabah (jamaah) maupun pihak-pihak lain yang terkait (stake holder). Badan khusus ini bisa saja berfungsi sebagaimana Tabung Haji Malaysia dalam mengelola dana, namun dengan penyesuaian yang dianggap perlu. Bila lembaga ini terbentuk, banyak mashalat yang bisa diraih.
Pertama, economies of scale bisa dipertahankan dan seterusnya akan menjadi unsur utama bagi penghematan dan efisiensi penyelenggaran haji.
Kedua, efisensi yang terjadi akan dihimpun sebagai pemupukan modal yang didedikasikan untuk keperluan baik share holder maupun stake holder. Misalnya, membangun sendiri ‘maktab’ atau pondokan haji di Makkah. Bahkan, bila pertimbangan efisiensi memenuhi, badan ini bisa membeli pesawat sendiri sehingga tak terus menjadi penyewa yang harganya rentan fluktuasi.
Ketiga, bisa mengelola dana setoran jamaah haji untuk keperluan investasi. Selama ini Departemen Agama berdalih bahwa fungsi ini tidak bisa dilakukan karena sangat pendeknya durasi antara penyetoran dana dengan keberangkatan jamaah.
Keempat, pengawasannya jauh lebih bisa diandalkan mengingat mentalitas birokrasi dalam pengelolaan perusahaan sedari mula sudah diasingkan dan digantikan dengan pola profesionalisme. Kelima, mengingat bidang garapannya, sewajarnyalah bila konsep bisnis syariah dilaksanakan. Pada akhirnya, perusahaan ini akan meramaikan bursa bisnis syariah di tanah air. Sebagai perbandingan, aset Tabung Haji di Malaysia justru dua kali asset perbankan syariah yang ada.
Bersamaan dengan dibentuknya badan khusus ini, swasta yang mau berpartisipasi dipersilakan ambil bagian. Namun, untuk kepentingan efisiensi dan pengawasan, jumlahnya mungkin bisa dibatasi dengan menetapkan syarat-syarat tertentu.
Bukan rahasia lagi, bahwa pelayanan haji Malaysia termasuk yang bagus. Meskipun “unit-costnya” mahal, calon jamaah membayar murah. Sebab, ada hasil investasi dana “Tabung Haji” yang menutup kekurangan itu. Semua itu disebabkan, oleh karena penyelenggaraan haji diselenggarakan secara profesional.
USULAN LEMBAGA TABUNG HAJI INDONESIA
Belajar dari Malaysia, Tabung Haji yang berada di bawah pemerintahan federal merupakan lembaga keuangan non-bank yang melayani masyarakat yang ingin berniat menunaikan ibadah haji. Selain menerima setoran haji, lembaga ini juga diberi wewenang melaksanakan penye-lenggaraan haji. Bahkan dalam perkembangannya, lembaga ini berhasil mengelola dana efisiensi penyelenggaran haji dalam bentuk investasi di berbagai bidang usaha, seperti sektor perdagangan, properti, perindustrian dan perkebunan. Sehingga jumlah dana yang mereka kelola terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Saat ini di Indonesia belum terdapat lembaga tabung haji yang berdiri sendiri, tapi beberapa Bank telah membuka program Tabung Haji. Latar belakang penerbitan Program ini antara lain adalah bahwa ibadah haji sebagai ibadah fardhu merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Dengan i’tikad mengerjakan haji, alangkah baiknya apabila umat Islam difasilitasi untuk menabung guna menumpulkan biaya hajinya sendiri sehingga mereka mampu untuk memenuhi perjalanan ke tanah suci. Pengumpulan uang / menabung dengan cara yang halal jauh dari unsur riba yang haram di sisi Islam, memberikan kaedah yang lebih baik dibandingkan dengan menjual tanah milik, harta benda warisan dan harta pribadi lain yang dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap diri sendiri dan keluara setelah kembali dari tanah suci.
Lembaga Tabung Haji sebenarnya sudah ada di Malaysia sekitar tahun 60-an, yang dulu masih bernama “Perbadanan Uang Simpanan Perencanaan Haji”. Badan ini terwujud atas hasil rancangan worksheet Yang Mulia Profesor Di Raja Ungku Aziz yang berjudul “Rancangan Memperbaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji” pada tahun 1959. Lembaga tabung Haji (Pilgrims Fund Board) merupakan salah satu BUMN Malaysia..
Dibawah ini adalah struktur Organisasi di Malaysia, Pengurus Tabung Haji terdiri dari beberapa Divisi:
Ahli Lembaga Pengarah
Ahli Departemen Pelaburan
Ahli Penasihat Ibadat Haji
Pejabat Cawanga
Anak Syarikat
Peleburan dalam anak-anak syarikat merupakan strategi Tabung Haji untuk memperbolehkan anak-anak syarikat terlibat secara langsung dalam sektor-sektor yang berpotensi dan berdaya maju. Pada masa ini, tumpuan peleburan diberikan kepada sektor-sektor perladangan, pembinaan, pembangunan hartanah dan perkhidmatan. Empat anak syarikat milik penuh Tabung Haji yang beroperasi dalam sektor-sektor tersebut ialah:
• Sektor Perladangan
TH Plantations Berhad

• Sektor Pembangunan Hartanah
TH Properties Sdn Bhd

• Sektor Pembinaan
TH Technologies Sdn Bhd

• Sektor Perkhidmatan; Haji, Umrah dan Pelancongan
TH Travel & Services Sdn Bhd

Lembaga tabung haji tampaknya memang akan menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Lembaga tabung haji dapat menggantikan peran Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai pelaksana jangkar perjalanan haji. Bila lembaga tersebut memang menjadi pilihan utama, biro perjalanan swasta dapat ditempatkan sebagai pelaksana pendamping seperti selama ini. Kehadiran biro perjalanan swasta sangat penting, karena dapat menjadi ‘pesaing’ yang akan memaksa lembaga tabung haji terus menunjukkan kinerja secara baik. Alokasi kuota antara lembaga tabung haji dan biro perjalanan swasta dapat ditentukan bersama oleh Depag dan DPR untuk jangka waktu yang panjang, yang dapat dievaluasi setiap saat.
Menyangkut status lembaga tabung haji, saat ini terdapat dua pandangan yang mengemuka. Salah satu pihak berpandangan bahwa lembaga tersebut sebaiknya berstatus BUMN yang mandiri dari Depag. Sebaliknya, Depag memposisikan agar lembaga tabung haji itu tetap dalam kendalinya. Pihak Depag berpandangan bahwa perannya masih sangat diperlukan karena haji memiliki nilai strategis yang memerlukan kerja ‘pemerintah ke pemerintah’ yang kuat. Demi terwujudnya penataan ulang sistem penyelenggaraan haji, aspirasi Depag tersebut sangat penting untuk diperhatikan.
Pada beberapa tahun awal, penempatan lembaga tabung haji dalam kendali Depag merupakan pilihan paling realitis. Setelah itu, secara berangsur Depag dapat melepas kendali tersebut dan menyerahkannya pada masyarakat, yang dalam hal ini tentu adalah masyarakat haji. Lembaga tabung haji dapat menjadi sebuah perseroan dengan mnajemen profesional yang dimiliki oleh yayasan masyarakat haji. Sedangkan pengurus yayasan tersebut adalah para pimpinan organisasi umat seperti MUI, NU. Muhammadiyah, ICMI dan lain-lain secara ‘ex-officio’. Dengan demikian ibadah haji benar-benar menjadi kegiatan masyarakat yang dikelola sendiri oleh masyarakat sehingga kemaslahatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Dengan konsep tersebut, Depag akan dapat lebih berkonsentrasi pada tiga hal yang selama ini tidak tergarap secara optimal.
Pertama, memperkuat hubungan ‘pemerintah ke pemerintah’ dengan membantu Saudi mewujudkan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik bagi semua. Saudi secara umum sangat lemah dalam manajemen publik.
Kedua, mengembangkan kebijakan dan pengawasaan yang efektif terhadap lembaga tabung haji dan pelaksana swasta.
Ketiga, mengembangkan sistem pembinaan yang mengacu pada pencapaian kualitas dan bukan kuantitas haji. Bila sistem demikian dapat terwujud, insya Allah tak akan ada lagi pejabat Depag yang ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
**Di susun Oleh OLEH : H. SAFRONI M SAMIN, MA dari berbagai sumber di Internet.

Posted Desember 20, 2008 by Saproni M Samin in suara

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: